Sekolah yang Dibutuhkan PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 

MUSIM liburan segera berakhir dan sekolah akan kembali memulai aktivitas belajar mengajar. Jutaan siswa akan kembali ke bangku sekolah, dengan beragam rasa; senang, sedih, biasa saja, pusing, gembira, cemas, takut, dan lain. Mungkin baik juga jika sesekali kita melakukan sensus nasional terhadap perasaan siswa, guru, dan orangtua ketika sekolah dimulai kembali. Perasaan senang pastilah menghinggapi anak-anak kita karena terbayang mereka bisa kembali bermain dengan teman sebaya. Rasa sedih dan pusing juga menghinggapi sebagian siswa kita karena terbayang mereka akan mendapatkan begitu banyak pekerjaan rumah dan tuntunan dari guru dan orangtua mereka agar lulus ujian.

 

Perasaan cemas dan takut juga barangkali menghinggapi hati dan pikiran orangtua, baik menyangkut masalah perilaku anak-anak mereka yang khawatir terlibat dengan beragam kekerasan dan perilaku menyimpang lainnya, serta kecemasan guru dalam mempersiapkan bahan ajar yang harus terkontrol secara kaku oleh para pengawas dan kepala sekolah masing-masing. Atau, bisa jadi sebagian perasaan siswa, orangtua, dan guru kita terhadap aktivitas sekolah biasa-biasa saja karena mereka sudah memprediksi apa yang akan terjadi di ruang-ruang kelas yang membosankan serta tanpa inovasi. Pendek kata, semua perasaan tersebut menjadi sah menjelang dimulainya sekolah setelah liburan ini.

 

Faktor kemiskinan dan budaya

Ada banyak alasan dari siswa, orangtua, dan guru dalam melihat peran sekolah terhadap kemajuan cara berpikir dan bertindak mereka. Pun terhadap mereka yang enggan untuk pergi ke sekolah lagi dan memutuskan untuk berhenti belajar. Meskipun alasannya tak semua disebabkan faktor ekonomi, beberapa penyebab lain seperti faktor budaya juga ikut memengaruhi keputusan orangtua dan anak untuk tetap atau tidak meneruskan kembali bersekolah. Riset dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada meunjukkan, sebanyak 47,3% responden di beberapa pulau Sumatra, Jawa, dan NTT menjawab tidak bersekolah lagi karena masalah biaya, kemudian 31% karena ingin membantu orangtua dengan bekerja, serta 9,4% karena ingin melanjutkan pendidikan nonformal seperti pesantren atau mengambil kursus keterampilan lainnya.

 

Mereka yang tidak dapat melanjutkan sekolah ini sebagian besar berijazah terakhir sekolah dasar (42,1%) ataupun tidak memiliki ijazah (30,7%). Meskipun rencana untuk menyekolahkan anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi masih cukup besar, yakni 93,9%, penyebab terbesar anak putus sekolah memang karena faktor ekonomi dan kemiskinan. Jared Bernstein dalam All Together Now: Common Sense for a Fair Economy (2006) mengatakan bahwa menolong orang miskin untuk memperoleh pendidikan yang baik dan layak merupakan jawaban maksimal untuk menurunkan tingkat kemiskinan suatu negara. Apa pun bentuk pengetahuan dan keterampilan yang akan diperoleh seseorang melalui pendidikan, ketika mereka akan memasuki dunia kerja, pasti akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa. Karena itu, memiliki program perlindungan terhadap masa depan masyarakat miskin melalui pendidikan yang didasarkan peraturan dan perundang-undangan dan norma sosial yang berlaku akan mempersempit ruang kaum borjuis yang serakah dan tamak untuk terus membiarkan kemiskinan menjadi penyakit sosial yang tak berkesudahan.

 

Karena kompleksnya persoalan, banyak masyarakat menilai sekolah tidak lagi menarik sehingga sering terdengar keluhan untuk apa sekolah. Oleh sebab itu, pemerintah harus fokus membenahinya secara serius. Jika substansi sekolah ialah membangun tradisi literasi, kemelekan terhadap kehidupan ini, dengan bersekolah sesungguhnya kita berharap anak akan memiliki kemampuan dalam berpikir secara optimal. Setidaknya dengan memiliki bekal pendidikan, anak dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-sehari. Intinya anak-anak akan memiliki pemikiran yang berkembang dan maju. Untuk itu, perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang mendukung dan ditopang pengajar yang bersahabat. Di sini negara melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bisa berperan optimal.

 

Kecerdasan relevansi

Agar sekolah tak menjadi tempat yang asing, Kemendikbud perlu terus-menerus mengingatkan dan melatih para guru untuk menyadari pentingnya mengaitkan isu faktual dengan relevansi dalam sebuah proses belajar-mengajar. Kesulitan dan kesalahan dalam memaknai relevansi muncul saat guru menganggap bahwa apa yang mereka ajarkan dari buku teks dianggap relevan dengan kebutuhan siswa. Karena itu, penting bagi para guru untuk mengetahui sekaligus menyadari keterpautan antara akuntabilitas dan relevansi pembelajaran. Dalam prinsip integrasi kurikulum, antara akuntabilitas dan relevansi memiliki keterkaitan satu sama lain. Keduanya memerlukan keterpautan instruksional strategi sekaligus model assessment yang selaras.

 

Tinginya angka pengguna narkoba, kasus kekerasan di sekolah, kebebasan seks sekaligus penikmat pornografi di lingkungan siswa kita menggambarkan dengan amat jelas tak terintegrasinya prinsip akuntabilitas dan relevansi dalam proses belajar-mengajar yang mereka alami di sekolah. Atas nama akuntabilitas, baik guru maupun otoritas pendidikan kita sangat gencar dalam mengukur dan mengetes kemampuan kognitif siswa melalui UAS dan UN. Adapun prinsip relevansi tak pernah diuji melalui sebuah proses yang menumbuhkan rasa empati dan kepedulian siswa terhadap kenyataan yang berlangsung di sekitar mereka. Akhirnya siswa banyak terjebak pada orientasi serbahasil, serbainstan, dan kurang memikili jiwa juang yang pantang menyerah.

 

Sangat mudah bagi guru dan siswa untuk menjawab pertanyaan tes/ujian berjenis matematika seperti dua ditambah dua sama dengan empat. Akan tetapi, jika ada pertanyaan ‘apa yang menjadikan kamu bangga sebagai anak Indonesia’, misalnya, dibutuhkan bukan hanya jawaban di tempat ujian, melainkan secara proses baik guru maupun siswa harus mengetahui dan membangun jawaban melalui sebuah proses panjang melalui persentuhan dengan kondisi aktual di sekitar mereka. Inilah makna relevansi yang selama ini kurang banyak digali para guru dan siswa sehingga anak-anak kita kehilangan karakter dan kurang memiliki rasa kebanggaan terhadap negeri tercinta.

 

Jelas sekali pendidikan kita memerlukan guru-guru yang memiliki kecerdasan relevansi yang luar biasa dalam mengajar. Guru harus mampu membangun jembatan (bridging element) antara tuntutan pengajaran yang berorientasi pada aspek tahu dan melaku semata (knowing and doing), dengan sebanyak mungkin mempersentuhkan mereka dengan rasa bertanggung jawab yang kontekstual agar mental anak tumbuh dan berkembang menjadi anak yang memiliki karakter kuat dan sehat secara rohani (being). Keterpautan antara know-do-be ini harus senantiasa nyata dalam proses pendidikan yang menghargai nilai-nilai demokratis, kebersamaan, kepedulian, dan kasih sayang. Inilah makna sejati dari apa yang dikenal dalam prinsip pengembangan kurikulum sebagai an integrated aligning curriculum (Brophy, 2000).

 

Sebagai sebuah metafora, akuntabilitas diperlukan seorang guru untuk melihat halhal kecil dalam proses pembelajaran seperti kita ingin mengetahui sebuah makhluk renik melalui sebuah mikroskop (zoom lens). Akan tetapi, relevansi juga dibutuhkan untuk melihat gambar besar kehidupan riil masyarakat agar baik guru maupun siswa terbiasa juga menggunakan lensa besar (wide-angle lens) untuk melihat seluruh persoalan sosial masyarakat di sekitar mereka. Jelas pendidikan kita memerlukan tatanan baru yang proses belajarnya lebih memanusiakan manusia. Bukan lagi membuat sebanyak mungkin klasifi kasi subjek-objek, bodoh-pintar, cerdas-idiot, dan beragam label lainnya sehingga lagi-lagi para siswa dan mahasiswa banyak yang teralienasi dan mengambil sendiri inisiatif tambahan dalam bentuk kekerasan dan bentuk-bentuk radikalisme lainnya. Selamat kembali belajar dan belajar kembali untuk para siswa, orangtua, dan guru.

 

Sponsor

Penerimaan Siswa Baru Klik disini!
Banner
---FIRST COME FIRST SERVED---



Copyright@Sekolah Sukma Bangsa Lhokseumawe
a school that works