Model Kepemimpinan Alternatif di Sekolah, Mengapa Tidak? PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 

 

INDONESIA saat ini mengalami krisis kepemimpinan. Lihatlah di sekitar kita betapa jarangnya kita menemukan pemimpin formal di masyarakat yang bisa diteladani. Kasus korupsi semakin marak dilakukan di lingkungan pemerintahan, BUMN, bahkan kepala sekolah seperti terjadi di Madiun, Bone, Asahan, dan Banda Aceh. Alih-alih menjadi contoh pemimpin guru, mereka justru berakhir di penjara lantaran menyelewengkan penggunaan dana bantuan operasional sekolah.

 

Namun, tidak sedikit juga kita menemukan guru-guru dan pimpinan sekolah yang inspiratif, yang melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi dan semangat. Guru-guru demikian lahir dari lingkungan sekolah yang setia pada cita-cita mulia seorang pendidik yang ingin melihat anak didik pintar, berahklak mulia, dan amanah. Mereka adalah guru dan kepala sekolah yang terpanggil untuk keluar dari sistem pendidikan yang kaku, menekan, dan terlalu banyak ‘diatur’. Kita menemukan guru-guru demikian di lembaga-lembaga pendidikan nonformal atau sekolah swasta yang relatif memiliki otonomi untuk ‘mengatur’ diri sendiri.

 

Bertumbuhnya lingkungan pendidikan sedemikian tak terlepas dari peran seorang pemimpin sekolah serta gurugurunya. Hal ini dibuktikan beberapa penelitian mengenai kepemimpinan di sekolah. Hasilnya menunjukkan ada hubungan antara pilihan model kepemimpinan di sekolah dan efektivitas proses belajar mengajar di kelas-kelasnya (Tatlah, 2012). Fakta penelitian juga menyajikan sebagian besar sekolah-sekolah di Indonesia menerapkan model kepemimpinan birokratis yang sangat formalistis. Model ini dicirikan dengan hierarki kewenangan yang cenderung kaku dan formal. Sayangnya formalitas nan kaku tidak selalu dapat mengatasi reaksi terhadap faktor sekolah yang selalu berubah (Baedowi, 2015). Sebagai contoh kebutuhan mengkaji kurikulum berdasarkan perkembangan zaman yang sangat dinamis. Fakta ini menuntut kreativitas guru untuk berpikir dan bertindak kreatif sehingga pendekatan yang terlalu formal dan sentralistis tak menjadi jalan keluar.

 

Kepemimpinan pedagogis

Sampai saat ini tak ada model kepemimpinan sekolah yang benar-benar ideal. Sergiovani (1998) mengenalkan model kepemimpinan alternatif yang disebut pedagogical leadership. Kepemimpinan ini bukan sekadar fokus pada sistem pengajaran atau transfer knowledge, melainkan lebih pada proses membangun karakter warga sekolah melalui pembudayaan nilai-nilai dan kebiasaan yang positif di masyarakat. Fokus kegiatannya menekankan pada interaksi sosial yang siswa dan guru dimotivasi untuk selalu berkolaborasi atau bekerja sama dalam belajar.

 

Sekolah yang efektif dengan penerapan model kepemimpinan alternatif ini dicirikan sedikitnya dua hal. Pertama, tumbuhnya budaya pengembangan intelektualitas dan profesional guru serta tumbuhnya budaya prestasi akademik siswanya melalui pengembangan karakter (Sergiovani,1998). Tujuan itu sangat mungkin tercapai jika pimpinan sekolah berpedoman kepada prinsip-prinsip kepemimpinan pedagogis ini.

 

Prinsip tersebut meliputi kemampuan memelihara keharmonisan (maintaining harmony) dengan menghargai perbedaan pendapat, menerima konsep inclusivity dengan meyakini setiap orang adalah unik. Bertindak dengan mengamalkan nilai-nilai dan budaya sekolah yang sejalan dengan sistem nilai yang berlaku di masyarakat sehingga terbentuk sebuah peta pembinaan karakter warga sekolah. Dalam memotivasi siswa, guru dipandang sebagai ‘sahabat’ sang murid sehingga gampang dijangkau jika dibutuhkan. Memiliki keahlian memecahkan masalah (problem solving). Menjadi contoh (role model) dalam sikap, etos kerja dan budaya intelektualitas. Tak kalah penting kemampuan manajerial itu sendiri sehingga pelaksanaan tugas sebagai guru dan pimpinan sekolah harus mampu melahirkan keadministrasian sekolah yang efektif, sebagaimana ciri lain keberhasilan model kepemimpinan alternatif ini.

 

Budaya pengembangan intelektualitas dan profesional guru serta tumbuhnya budaya prestasi akademik siswa tak terjadi begitu saja tanpa upaya sungguh-sungguh pimpinan sebuah sekolah. Untuk itu, pimpinan sekolah wajib memberi otoritas yang sesuai dengan kapasitas profesional seorang guru. Otoritas guru akan memberikan ruang kepada yang bersangkutan untuk menerjemahkan kebijakan sekolah sesuai dengan kebutuhan muridnya dan otoritas murid akan memberikan keleluasaan bagi murid menentukan gaya belajar mereka yang khas.

 

Otoritas yang diterjemahkan sebagai wewenang untuk menggunakan peran guru dengan profesional dapat dilakukan dengan memperkuat skill kepemimpinan guru. Untuk itu, perlu dirancang programprogram untuk memperkuatnya. Sebagai contoh, Sekolah Sukma Bangsa yang terletak di Aceh ialah sekolah yang cenderung menerapkan model kepemimpinan pedagogis ini. Untuk melatih kepemimpinan gurunya, sekolah ini melaksanakan program-program peningkatan profesional dan akademik guru melalui kegiatan seperti teacher as trainer, training of trainer yang guru dilatih menjadi fasilitator di bidangnya, menulis, forum guru belajar bersama, kegiatan guru mengajar bersama (collaborative teaching), bedah buku, bahkan mengirimkan gurunya belajar ke Finlandia sebagai salah satu negara dengan pendidikan terbaik di dunia.

 

Selanjutnya kapasitas keilmuan dan profesionalitas ialah kompas bagi guru dalam menerjemahkan otoritasnya sehingga dia mampu mengatur pendekatan mengajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya, mampu memanfaatkan sumber belajar yang ada di sekitarnya, cerdas berkoordinasi dengan kolega dan atasannya, cermat membangun jaringan untuk menopang profesinya, dan mampu menempatkan diri sesuai dengan kondisi sekolah yang terus berubah.

 

Empat syarat

Pimpinan sekolah selayaknya menjadi sosok teladan yang mampu menggerakkan sendisendi kehidupan sebuah sekolah, menerjemahkan setiap prinsip-prinsip sekolah dalam menghadapi persoalan menjawab tantangan masa depan dalam dunia pendidikan. Dan tak kalah penting memunyai mimpi dan keinginan melahirkan pemimpin masa depan yang amanah yang akan membawa Indonesia menuju kejayaan.

 

Pertanyaannya ialah bagaimana cara menemukan dan membentuk kepemimpinan model pedagogis ini? Dalam pengalaman Sekolah Sukma Bangsa, kepercayaan merupakan unsur utama munculnya kepemimpinan pedagogis. Kepercayaan dibutuhkan kepala sekolah oleh seluruh stakeholders sekolah dalam rangka menerjemahkan visi dan misi sekolah secara transparan, terbuka, toleran, dan berkeadilan. Empat syarat inilah yang akan membentuk kapasitas semua warga sekolah untuk menjadi pemimpin sekolah alternatif.

 

Transparansi dalam mengelola urusan manajemen sekolah merupakan keharusan yang harus dilakukan kepala sekolah. Transparansi kepala sekolah akan dilihat dari model keteladanannya berdasarkan pilihan-pilihan program sekolah yang sehat dan terukur, yang semua siswa, guru dan, orangtua dilibatkan secara aktif dalam mengambil setiap keputusan. Selain itu, kepala sekolah perlu terbuka dalam semua model komunikasi dengan warga sekolah. Tak ada informasi yang disimpan dan mengendap serta menjadi rumor.

 

Syarat ketiga ialah bagaimana mengembangkan perilaku toleran melalui program-program penyadaran yang nondiskriminatif di kelas dengan tidak melebeli siswa berdasarkan hanya pada satu aspek, atau juga melalui program multikultural yang selalu dirayakan karena perbedaan memang untuk disyukuri dan dirayakan bersama setiap saat. Barulah kepala sekolah bisa menegakkan rasa keadilan, jika semua warga sekolah melihat contoh yang baik dan tumbuhnya lingkungan pendidikan yang positif.

 

Sansrisna, Guru Sekolah Sukma Bangsa Pidie | MI, 31 Juli 2017

 

Sponsor

Penerimaan Siswa Baru Klik disini!
Banner
---FIRST COME FIRST SERVED---



Copyright@Sekolah Sukma Bangsa Lhokseumawe
a school that works