Mentalitas Gerombolan PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 

GUSTAVE Le Bon (7 Mei 1841 – 13 Desember 1931), pakar psikologi, antropologi, dan sosiologi dari Perancis pernah menyatakan, “Dalam sebuah kerumunan, manusia bisa berlaku layaknya seorang barbar.” Ia mudah kehilangan akal sehat, gampang marah, dan impulsif.

Dengan kata lain, seseorang bisa dengan mudah mengabaikan atau bahkan kehilangan kemampuan berpikir kritis dan cenderung menerima atau mengikuti tindakan orang lain. Ia kehilangan otonomi atas dirinya untuk menentukan sebuah tindakan. Ia kehilangan akal sehat.

 

Beberapa peristiwa belakangan ini menjadi bukti pernyataan ini. Pembunuhan dan pembakaran tukang servis barang elektronik keliling yang dituduh sebagai pencuri di Bekasi menunjukkan betapa akal sehat mudahnya menguap dari setiap orang dalam sebuah ‘situasi kerumunan’.

 

Dalam dunia pendidikan, kecenderungan ini juga mudah ditemukan; berbagai kasus perundungan yang menjadi viral, tawuran antarsekolah, praktik kecurangan seperti mencontek, perlakuan diskriminatif terhadap siswa dengan latar belakang budaya, agama, atau etnik tertentu yang celakanya diamini mayoritas entitas sekolah dan masih banyak lagi. Semua dilakukan atas logika ‘semua orang juga melakukannya’ dan menerima pilihan di luar dirinya sebagai kebenaran tanpa nalar kritis. Sebuah kewajaran sosial atau social default.

 

Pengaruh sosial

Sebuah penelitian di bidang pemasaran yang dilakukan Young Eun Huh, Joachim Vosgerau dan Carey K. Morewedge, Social Defaults: Observed Choices Become Choice Defaults (Journal of Consumer Research: 2014) bisa menjadi rujukan betapa pilihan seseorang sangat dipengaruhi orang lain dan lingkungan sosial di sekitarnya. Studi ini menyimpulkan pengaruh sosial terhadap preferensi seseorang untuk membeli produk tertentu jauh lebih kuat daripada yang pernah dipikirkan sebelumnya. Pe ngaruh ini tidak hanya meliputi komunikasi nonverbal, emosi, dan perilaku seseorang ketika berinteraksi, tetapi juga keputusan atas pilihan yang sama sebagai konsumen.

 

Logika yang sama juga dipakai untuk memahami betapa perilaku perundungan bisa dilakukan siswa terhadap siswa lainnya hanya karena kelompoknya atau siswa lainnya menganggap perundungan wajar dilakukan. Begitu juga saat siswa harus pindah sekolah karena tidak bisa mengikuti aturan sekolah yang diskriminatif. Dalam kasus diskriminasi di salah satu sekolah di Kabupaten Banyuwangi, tidak muncul pembelaan yang memadai dari komunitas sekolah bersangkut an, malah muncul anggapan tindakan diskriminatif yang dipilih sekolah adalah hal yang wajar.

 

Sekolah yang semestinya menjadi entitas pengembangan potensi kritis, kreatif, dan demokratis malah menjelma menjadi komunitas yang tidak mengedepankan akal sehat dan tunduk pada praktik barbar atas nama orang banyak. Sekolah tunduk pada ketidakberadaban yang dengan mudah diterima sebagai kewajaran sosial. Sekolah malah beranjak menjadi lahan menumbuhkan mentalitas gerombolan.

 

Jika sekolah sudah tidak memiliki mekanisme perlindungan yang sehat bagi setiap warga sekolah yang notabene memiliki hak dan kewajiban yang sama, peran manajemen sekolah patut dipertanyakan soal logika kependidikan. Menjauhkan sekolah sebagai tempat dan pusat sumber belajar bersama sama halnya kita tidak memercayai arti kata belajar. Lalu bagaimana sekolah harus merespons gelagat mentalitas gerombolan ini?

 

Tiga alternatif

Ada banyak cara dan solusi yang bisa dilakukan sekolah dalam rangka menekan mentalitas gerombolan yang negatif menjadi positif. Setidaknya ada tiga cara yang perlu dipertimbangkan. Pertama, membangun budaya sekolah yang sehat. Budaya sekolah yang sehat ialah budaya sekolah yang memungkinkan semua anggota komunitas sekolah mampu mengembangkan potensi positif mereka.

 

Menciptakan lingkungan belajar yang positif, misalnya, salah satu contoh untuk memastikan sekolah memiliki aturan main yang disepakati bersama sekaligus membuka ruang dialog yang luas bagi pertanyaan dan kritik. Hal ini bisa dimulai dengan membiasakan membangun kesepakatan bersama dengan orangtua/wali siswa dan siswa untuk merumuskan aturan sekolah, menyediakan mekanisme komplain/keberatan dan menjamin komunikasi dengan orang tua/masyarakat melalui pertemuan rutin dan terjadwal.

 

Dalam lingkup lebih kecil, sekolah bisa mewajibkan setiap kelas harus memiliki aturan kelas tertulis yang disusun, disepakati, dan dijalankan semua siswa. Menyediakan saluran komunikasi dengan orangtua siswa di setiap kelas seperti buku penghubung, program kunjungan kelas ke rumah siswa, dan grup diskusi guru-wali murid dengan menggunakan media sosial seperti Whatsapp Group.

 

Kedua, mengembangkan tradisi berpikir kritis dan kreatif di sekolah. Sekolah bisa memulai dengan mengembangkan apa yang kita kenal sebagai konsep guru-peneliti, guru yang kreatif dalam mengajar, tetapi juga mampu melakukan berbagai inovasi berbasis apa yang telah dilakukannya. Pelatihan, diskusi, dan pembenahan kebiasaan membaca guru selayaknya dilakukan sekolah. Tentu saja hal ini membutuhkan waktu dan biaya, tetapi setidaknya kegiatan semacam ini harus dimulai setiap sekolah.

 

Di tingkat kelas dan siswa, proses belajar harus dijamin akan menjadi praktik dialog dan penghargaan terhadap ragam potensi yang dimiliki siswa. Ragam penilaian dan kegiatan untuk mengukur pencapaian siswa dapat membiasakan siswa memiliki kesadaran bahwa mereka selalu punya peluang berkembang seperti orang lain dengan cara yang lebih beragam. Muara pengembangan tradisi berpikir kritis dan kreatif di sekolah ialah perwujudan komunitas belajar yang lebih otonom, berani untuk berbeda, tidak serta-merta bertindak layaknya mesin dalam mode otomatis.

 

Ketiga, mengembangkan dan melembagakan mekanisme untuk penyelesaian perbedaan dan konflik. Konsep dan praktik Manajemen Konflik Berbasis Sekolah (MKBS) bisa menjadi alternatif untuk diterap kan di sekolah. Prinsip kelas yang damai, media sejawat, negosiasi dan bina damai dapat dilatihkan kepada seluruh komunitas sekolah dan masyarakat sekitar sekolah dengan tujuan menumbuhkan, membiasakan, dan melembagakan pilihanpilihan solusi yang beradab dan mengedepankan akal sehat dalam memahami perbedaan dan konflik.

 

Praktik MKBS sesungguhnya harus bertumbuh dari keyakinan bahwa manusia itu berbeda, baik secara etnik, keyakinan, maupun budaya. Praktik MKBS sesungguhnya merupakan mekanisme nonformal bagi komunitas sekolah dalam konteks mempraktikkan sila-sila dalam Pancasila yang saat ini seperti hilang dari keseharian proses belajarmengajar.

 

Tampak sulit memang, tetapi setidaknya ketiga pilihan respons di atas dapat menjadi pertimbangan untuk mengembalikan semangat mulia pendidikan di sekolah; untuk mendidik, karena sekolah semestinya serangkaian proses belajar yang menghasilkan generasi yang mengedepankan akal sehat, tidak takut berbeda, kritis, dan kreatif, bukan ge nerasi barbar yang seolah tak pernah belajar untuk saling menghargai.

 

Victor Yasadhana, Direktur Pendidikan Yayasan Sukma | Media Indonesia, 14 Agustus 2017

 

Sponsor

Penerimaan Siswa Baru Klik disini!
Banner
---FIRST COME FIRST SERVED---



Copyright@Sekolah Sukma Bangsa Lhokseumawe
a school that works