Belajar Merdeka PDF Print E-mail
User Rating: / 1
PoorBest 

KEMERDEKAAN dan kebebasan tidak pernah begitu saja datang. Keduanya membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Tujuh puluh dua tahun merdeka mungkin belum cukup untuk membawa Republik ini beranjak bebas dari berbagai persoalan kebangsaan. Meskipun pencapaian yang telah diraih sebagai sebuah bangsa, sampai hari ini, patut disyukuri dan dirayakan.

 

Carut-marut persoalan kebangsaan yang terjadiakan selalu menjadi tantangan masa depan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang telah diperjuangkan para founding fathers bangsa ini.

Di ranah pendidikan , setidaknya Ki Hadjar Dewantara, RA Kartini, KH M Hasjim Asy’ari, KH Ahmad Dahlan, Dewi Sartika, dan Maria Walanda Maramis telah memberikan fondasi awal bagi cita-cita pendidikan nasional. Sejarah mencatat, di saat semua tampak mustahil untuk dilakukan, mereka memberikan sumbangsih yang nyata untuk Indonesia dengan memberikan masyarakat pilihan untuk terbebas dari belenggu kebodohan melalui pendidikan. Mereka percaya pendidikan akan membebaskan dan memerdekakan anak bangsa.

 

Ki Hadjar Dewantara mendirikan Perguruan Taman Siswa yang menjamin pribumi jelata mempunyai kesempatan yang sama dengan para priayi untuk mendapat pendidikan. RA Kartini, Dewi Sartika, dan Maria Walanda Maramis ialah pejuang emansipasi perempuan melalui pendidikan. Mereka ialah pelopor kebangkitan perempuan pribumi. KH Mohammad Hasjim Asy’ari mendidik anak bangsa dengan mendirikan Pesantren Tebuireng, salah satu pesantren paling berpengaruh di Nusantara. Begitu juga dengan KH Ahmad Dahlan, yang berjuang melayani dan mencerdaskan anak bangsa di bidang sosial dan pendidikan melalui Muhammadiyah. Mereka memperjuangkan kemajuan pendidikan untuk semua anak bangsa. Dari mereka, bangsa ini belajar betapa komitmen terhadap kemajuan pendidikan bangsa melintasi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

 

Persoalan pendidikan

Setelah 72 tahun merdeka, masih banyak persoalan besar yang harus diselesaikan dalam bidang pendidikan. Kualitas guru, pemerataan akses pendidikan, diskriminasi dalam pendidikan dan lingkungan sekolah yang kurang bersahabat bagi proses pendidikan, ialah sebagian persoalan yang harus diselesaikan. Kompetensi maupun kinerja guru di Indonesia masih rendah. Mengacu data hasil Uji Kompetensi Guru 2015, rerata nasional berada di angka 53,02 dari target 55. Angka tersebut termasuk rerata kompetensi profesional yang berada di angka 54,77 dan rerata kompetensi pedagogik berada di angka 48,94.

 

Akses pendidikan juga belum merata. Daerah terpencil masih dihadapkan pada beberapa persoalan klasik, mulai ketersediaan fasilitas belajar sampai ketersediaan guru. Fasilitas pendidikan di banyak daerah terpencil tampak menyedihkan jika dibandingkan dengan fasilitas yang tersedia di wilayah perkotaan. Tenaga pengajar juga masih menumpuk di wilayah perkotaan daripada desa terpencil. Beberapa inisiatif program untuk mengirim tenaga pengajar ke daerah terluar, terdepan, dan tertinggal baik dari pemerintah maupun nonpemerintah, belum sepenuhnya menuntaskan persoalan ini. Masalah akses pendidikan juga semakin rumit jika dikaitkan dengan persoalan diskriminasi dalam pendidikan. Diskriminasi pendidikan terjadi di rentang persoalan administrasi pendidikan sampai isu disabilitas.

 

Sementara itu, upaya menciptakan lingkungan sekolah yang lebih bersahabat, aman, nyaman, dan damai yang memungkinkan seluruh komunitas sekolah mengembangkan potensinya, masih dihadapkan pada maraknya praktik kekerasan seperti perundungan, pelecehan seksual, tawuran, dan lainnya. Semua persoalan pendidikan tersebut merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pelaku pendidikan.

 

Kegaduhan politik

Sayangnya, di tengah banyaknya tantangan persoalan, bangsa ini masih disibukkan dengan kegaduhan politik yang berlebihan. Ranah pendidikan lebih menjadi ajang pertarungan kepentingan politik kelompok daripada bidang garap pembuktian komitmen bersama, seperti tampak dalam isu full day school. Kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sensitif terhadap dinamika kebutuhan dan budaya masyarakat semestinya bisa menjadi tanda perlunya pemerintah lebih bijak dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Akan tetapi, kritik atas kebijakan yang dilakukan dengan caci maki dan mempromosikan kebencian personal juga bukan cara tepat untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Pertarungan ide yang lebih konstruktif dan komitmen bersama untuk pendidikan akan lebih memungkinkan kehadiran kemajuan pendidikan di negara ini.

 

Kritik terhadap kebijakan pendidikan tak mengalir berdasarkan kajian dan riset yang memadai, sehingga diskursus soal isu-isu pendidikan menjadi mubazir dan sia-sia. Belum lagi jika kebijakan tak didahului sebuah piloting dan kajian komprehensif, yang muncul adalah kritik tanpa kajian juga. Selain itu, penting bagi Kemendikbud ketika mengeluarkan sebuah kebijakan, mempertimbangkan terlebih dahulu penggunaan diksi dan jargon agar tak mengundang dan mengandung kontroversi berlebihan. Sensitivitas kebahasaan juga diperlukan di tengah fakta beragamnya sudut pandang masyarakat. Di luar itu semua, setiap stakeholders hendaknya membiasakan diri untuk bertasamuh, mengklarifi kasi setiap kebijakan dengan cara-cara yang beradab dan terpelajar.

 

Kita bisa belajar dari kisah sukses Finlandia dalam membangun pendidikan. Finlandia merupakan salah satu negara yang ditimbang memiliki sistem pendidikan dasar dan menengah terbaik di dunia. Sebagai bagian pemulihan ekonomi, pada 1963, parlemen Finlandia mengambil kebijakan berani untuk mengubah sistem pendidikan mereka. Kebijakan ini mendapat dukungan bulat dan komitmen beragam partai di parlemen. Investasi di bidang pendidikan yang mereka lakukan adalah komitmen bersama yang kemudian terbayarkan oleh ha dirnya sistem pendidikan yang terbaik di dunia. Pengalaman Finlandia mengajarkan bahwa komitmen bersama mampu menghadirkan perbaikan dan kemajuan.

 

Peringatan kemerdekaan bisa menjadi tonggak penegasan komitmen bersama untuk pendidikan. Menjauhkan pendidikan dari kepentingan dan klaim politik tertentu akan memberikan ruang gerak pengelolaan pendidikan yang lebih baik. Komitmen bersama sebagai sebuah bangsa untuk pendidikan akan mendekatkan pada cita-cita luhur kemerdekaan; mencerdaskan kehidupan bangsa. Mungkin bangsa Indonesia bisa memulainya dengan belajar membebaskan pendidikan dari campur tangan politik kepentingan kelompok. Bukan hal mudah, tetapi jelas kita masih harus terus belajar untuk benar-benar merdeka.

 

Victor Yasadhana, Direktur Pendidikan Yayasan Sukma | Media Indonesia, 21 Agustus 2017

 

Sponsor

Penerimaan Siswa Baru Klik disini!
Banner
---FIRST COME FIRST SERVED---



Copyright@Sekolah Sukma Bangsa Lhokseumawe
a school that works