Rekonstruksi Standar Nasional Pendidikan

DI kalangan pegiat pendidikan kreatif, frasa ‘standar’ dan ‘kriteria’ sering dianggap sebagai belenggu yang dapat menghambat kebebasan. Sementara itu, kebebasan merupakan prasyarat guna melahirkan gagasan kreatif, unik, dan orisinal. Sebaliknya, bagi pengambil kebijakan yang bersifat makro, standar dan kriteria diperlukan untuk menyusun perencanaan yang berkeadilan dan digunakansebagai pedoman pengukuran pencapaian program.

Kriteria dan standar selalu berpasangan, yang satu menunjukkan ciri dan lainnya tingkat (pencapaian). Kriteria adalah sebuah properti atau karakteristik yang dapat digunakan untuk menilai kualitas sesuatu. Sementara itu, standar adalah tingkat pencapaian tertentu yang diinginkan atau yang hendak dicapai (Sadler: 1987). Haruskah kedua frasa standar/kriteria dan kreativitas ini dibiarkan akan saling meniadakan? Jawabannya tentu saja tidak. Bagi Finlandia, yang populasi sekolahnya sangat kecil dan homogen mungkin bisa mengesampingkan kebutuhan stan-dar nasional pendidikan. Sebaliknya,

RI atau AS yang populasi sekolahnya sangat besar, beragam, dan tersebar, standar nasional pendidikan (SNP) masih diperlukan. SNP diterapkan untuk menjaga kualitas pelayanan pendidikan lebih bermutu dan berkeadilan secara merata. Dengan tetap memperha-tikan dan mendorong munculnya pemikiran kreatif di tingkat daerah/lokal.

Kebutuhan akan SNP ini juga dikemukakan Wapres RI, Jusuf Kalla, pada acara Rembuknas Kemendikbud 2018. Menurut Jusuf Kalla, “Kondisi Indonesia yang heterogen, sangat memerlukan standar sebagai tolok ukur dan acuan mutu pendidikan nasional.”

Standar pendidikan Belajar pada pengalaman AS di era Obama, saat itu berlaku UU yang dikenal sebagai ESSA, the Every Student Succeeds Act, yang mengamanatkan bahwa semua siswa harus diberikan kesempatan memperoleh pembelajaran dengan standar akademik yang tinggi, sebagai bekal  agar mereka dapat sukses dalam perkuliahan, karier, dan kehidupan. 

Kualitas pendidikan diyakini banyak dipengaruhi standar yang baik (sound standard) dan penilaian yang rigorous. Karenanya, AS memiliki common core curriculum dan sistem penilaian yang rigorous.

Paralel dengan ESSA ini, kita di RI memiliki standar nasional pendidikan (SNP), yang dalam UU No

20/2003 (Pasal 1, ayat 17) disebutkan, SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum NKRI. Selanjutnya, pada Pasal 35 dinyatakan, SNP terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

Dari kedelapan standar ini, standar kompetensi lulusan memiliki kedudukan yang unik sebab standar kompetensi lulusan ini memberi

kan kerangka konseptual tentang

sasaran pembelajaran yang harus

dicapai yang mencakup pengem-

bangan ranah sikap, pengetahuan,

dan keterampilan yang dielaborasi

untuk setiap satuan pendidikan.

Kualitas pendidikan

Mutu pendidikan pada tingkat

dasar dan menengah, sejak dike-

luarkannya Peraturan Pemerintah

No 19/2005, yang merupakan tu-

runan dari UU Sisdiknas No 20/2003,

setidaknya sudah dikawal dua insti-

tusi ‘eksternal’, yaitu Badan Standar

Nasional Pendidikan (BSNP), Badan

Akreditasi Nasional Sekolah/Madra-

sah (BAN-S/M), dan ditambah Pus-

pendik Balitbang yang merupakan

tulang punggung dalam penyeleng-

garaan ujian nasional (UN).

Namun, setelah lebih dari satu

dekade keberadaan kedua institusi

eksternal ini, kualitas pendidikan

kita masih belum menunjukkan ge-

liatnya yang bermakna. Setidaknya,

apabila kita menggunakan indikator

mutu yang digunakan PISA, TIMSS,

dan PIRLS.

Hasil akreditasi lima tahun ter-

akhir (2012-2017), memang menun-

jukkan sedikit peningkatan dalam

pencapaian ke delapan standar pen-

didikan. Namun, peningkatan angka

belum mengubah kedudukan, masih

peringkat rerata B. Termasuk penca-

paian pada standar utama, yang ber-

dasarkan hasil studi berkontribusi

besar terhadap peningkatan mutu/

hasil UN, seperti standar kompetensi

lulusan/SKL (85), standar isi (88),

standar pendidikan dan tenaga

kependidikan/PTK (82), dan standar

pengelolaan (86). Berdasarkan pedo-

man penilaian akreditasi 2018, nilai

A didapat, jika perolehan nilai angka

mencapai lebih besar daripada 90.

Jika dilihat dari pencapaian seko-

lah/madrasah (SD/MI, SMP/MTs,

SMA/MA, SMK, dan SLB), persentase

sekolah/madrasah dengan peringkat

A hanya sebanyak 30,8%, peringkat

B (53,5%), dan peringkat C (14,3%)

(Badan Akreditasi Nasional-Sekolah/

Madrasah: 2017). Artinya, mutu pen-

didikan berdasarkan hasil akreditasi

menunjukkan masih relatif rendah.

Pencapaian akreditasi dengan pe-

ringkat A masih relatif kecil jum-

lahnya. Padahal, SNP sebagaimana

disebutkan di atas merupakan kri-

teria minimal.

Rekonstruksi SNP

SNP sudah digunakan 13 tahun.

Namun, mutu pendidikan kita posi-

sinya masih relatif rendah. Ter-

masuk jika dibandingkan dengan

negara-negara serumpun. Apakah

SNP yang digunakan terlalu banyak

sebagai indikator mutu sehingga

kurang fokus, atau mungkin terda-

pat faktor lain yang menghambat

kinerja mutu di sekolah/madrasah.

Untuk menjawab keraguan ini,

marilah kita perhatikan data beri-

kut. Hasil studi yang dilakukan Pus-

litjak Balitbang Kemendikbud (2016)

menunjukkan, secara bersama-sama

pencapaian ke delapan standar

(SNP) terhadap mutu sekolah (hasil

UN) signifi kan, dengan kontribusi

sebesar 7,75%. Namun, secara par-

sial hanya pencapaian standar isi,

SKL, PTK, dan pengelolaan yang

berpengaruh signifikan terhadap

mutu sekolah/hasil UN. Hasil studi

ini menurut penulis perlu diper-

timbangkan apabila Kemendikbud

hendak menata ulang SNP.

SKL dan standar isi merupakan

representasi kurikulum yang harus

diupayakan adaptif dengan peru-

bahan dan perkembangan masya-

rakat serta kemajuan teknologi, PTK

menyangkut tenaga pendidik (guru),

yang harus terus diupayakan lebih

profesional dan andal. Dan pengelo-

laan terkait dengan kepemimpinan

manajerial dan instruksional.

Pada ke empat standar utama ini,

Kemendikbud hendaknya dapat

lebih berkonsentrasi dalam up-

ayanya untuk meningkatkan mutu

pendidikan ke depan. Kebijakan

ini tentunya selaras (align) dengan

rencana Kemendikbud untuk lebih

memberdayakan/merevitalisasi

peran dan fungsi MGMP dan sekolah,

dalam rangka meningkatkan kapasi-

tas guru dan meningkatkan kualitas

pembelajaran pada tingkat kelas.

Hal lain, yang mungkin perlu diper-

timbangkan adalah mengintegra-

sikan BSNP dan BAN-S/M sehingga

keselarasan standar dan instrumen

akreditasi bisa lebih terjamin. Selain

itu, penyelenggaraan akreditasi ke

depan seyogianya lebih diarahkan ke-

pada fungsi formatif (pembinaan), bu-

kan sumatif (menentukan peringkat).

Dan sebagai bentuk akuntabilitas,

seperti yang terjadi sekarang ini.

Dengan demikian, seluruh energi

dan sumber daya yang tersedia di

jajaran Kemendikbud dapat disi-

nergikan dalam upaya meningkat-

kan mutu pendidikan nasional.

Wallahu alam.

Divisi Pengembangan

Kurikulum dan Penilaian

Yayasan Sukma